BNPB Minta Penjelasan Metodologi Laporan CREA soal 3.560 Kematian Akibat Asap Karhutla

Jakarta, Berandanesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta penjelasan atas laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Laporan itu memperkirakan 3.560 kematian akibat asap karhutla (kebakaran hutan dan lahan) pada September 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan lembaganya sudah mencermati laporan tersebut. Ia menyampaikan hal itu pada Jumat (30/10).

Namun, Berton menilai angka itu butuh penjelasan lebih lanjut. Ia lalu merinci apa saja yang perlu dipahami lebih dulu.

“Terkait angka estimasi 3.560 kematian yang disebutkan dalam laporan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu metodologi yang digunakan, sumber data, periode penghitungan, serta berapa bagian yang diperkirakan berkaitan dengan asap karhutla dan berapa bagian yang berasal dari sumber pencemaran udara lainnya,” kata Berton.

Estimasi pemodelan berbeda dengan kematian terverifikasi

Berton menjelaskan bahwa estimasi kematian berasal dari pemodelan dampak paparan polutan. Angka itu berbeda dengan jumlah kematian yang tercatat dan terverifikasi satu per satu di sistem pelayanan kesehatan.

Karena itu, BNPB tidak bisa menetapkan sendiri jumlah kematian akibat asap karhutla. Menurutnya, penilaian dampak kesehatan membutuhkan data dan analisis dari instansi yang berwenang dan kompeten di bidang kesehatan serta kualitas udara.

Selanjutnya, BNPB perlu memadukan informasi dari instansi tersebut ke dalam penilaian dampak bencana.

“BNPB perlu mengintegrasikan informasi tersebut dalam penilaian dampak bencana dan koordinasi penanganan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait,” ujarnya.

Dampak karhutla tak hanya soal luas lahan dan titik panas

Berton menegaskan bahwa ukuran dampak karhutla tidak boleh berhenti pada luas lahan terbakar dan jumlah titik panas. Selain itu, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, pendidikan, perekonomian, dan kualitas lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.

Di sisi lain, ia menyatakan perbedaan metode penghitungan dampak kematian tidak boleh mengurangi keseriusan pemerintah. Pemerintah tetap harus melindungi masyarakat dari ancaman asap karhutla.

“Upaya pencegahan dan pemadaman karhutla harus berjalan seiring dengan pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi risiko secara tepat waktu, serta perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Berton mengatakan BNPB akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api di lokasi kebakaran.

“Tetapi juga mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ucap dia.

Laporan CREA: 57,8 juta warga hirup udara tidak sehat

CREA adalah lembaga kajian (think tank) asal Helsinki. Menurut laporan terbarunya, sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia menghirup udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya.

Dalam pernyataan resminya, CREA juga menyoroti lonjakan estimasi kematian pada September.

“Pemburukan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mendorong perkiraan angka kematian hingga mencapai 3.560 kasus pada September 2026, melonjak dua kali lipat dibandingkan estimasi pada Agustus,” tulis pernyataan resmi CREA.

Studi tersebut mengukur estimasi kematian akibat paparan partikel halus PM2.5 dalam jangka pendek, atau hitungan hari. Partikel ini berukuran sangat kecil, sehingga mampu menembus paru-paru hingga aliran darah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengaitkan paparan partikel ini dengan peningkatan risiko penyakit berat hingga kematian dini.

Menurut CREA, sebagian besar kematian akibat polusi asap karhutla terjadi di Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan kawasan timur Indonesia.

Selain karhutla, peneliti CREA menyoroti polusi non-karhutla dari pembangkit listrik perkotaan, industri, dan sektor transportasi. Sumber polusi ini menyumbang tambahan 1.750 kematian pada September. Dengan demikian, total korban jiwa akibat polusi udara mencapai 5.310 jiwa dari populasi Indonesia yang sekitar 290 juta jiwa.

Selain itu, CREA memaparkan tingkat paparan PM2.5 yang melampaui ambang batas tahunan WHO.

“Sepanjang September saja, tingkat paparan PM2.5 secara nasional melonjak melampaui ambang batas tahunan WHO lebih dari tujuh kali lipat, 10 kali lipat di Sumatra, dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan hingga 24 kali lipat di Kalimantan,” lanjut laporan tersebut.

Dampak kesehatan itu, menurut CREA, turut memicu pencatatan lebih dari 330.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di seluruh Indonesia.