Aliansi Ibu Indonesia Soroti Minimnya Jaminan Kebutuhan Dasar dan Krisis Lingkungan

Jakarta, Berandanesia — Gelombang unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, diwarnai oleh suara kritis dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu pandangan tajam disampaikan oleh perwakilan Aliansi Ibu Indonesia, Annette Mau.

Dalam orasinya di tengah massa aksi, Annette menyoroti persoalan mendasar terkait minimnya jaminan kebutuhan hidup layak bagi warga negara. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya bertindak sebagai pengayom masyarakat yang mengelola pajak secara tepat sasaran.

“Masalahnya adalah tidak ada kebutuhan dasar hidup manapun yang dijamin oleh pemerintah. Padahal pemerintah itu kan harusnya pengayom masyarakat, mereka harusnya mengelola pajak kita untuk dikembalikan kepada kita,” ujar Annette Mau di Bundaran HI, Jakarta.

Aliansi Ibu Indonesia membeberkan sejumlah persoalan krusial yang dirasakan masyarakat saat ini. Krisis tersebut mencakup berbagai sektor penting kehidupan berbangsa dan bernegara.

Soroti Krisis Lingkungan dan Kualitas Udara

Isu lingkungan menjadi salah satu poin utama yang disuarakan dalam aksi tersebut. Annette menyoroti buruknya kualitas udara bersih di berbagai daerah akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dampak pencemaran udara dan lingkungan dirasakan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang disorot meliputi Kalimantan, Merauke, Palembang, Pekanbaru, hingga Toraja. Selain udara bersih, pencemaran aliran sungai oleh aktivitas pertambangan turut memperparah krisis ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat.

Kritik Anggaran Pendidikan dan Sektor Kesehatan

Selain lingkungan, sektor pendidikan dan kesehatan tak luput dari kritik tajam. Aliansi menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik yang masih memprihatinkan di tengah kondisi fasilitas sekolah yang dinilai masih memprihatinkan.

Mereka juga mengkritisi kebijakan alokasi anggaran. Dana pendidikan dinilai tergerus untuk program makan bergizi gratis (MBG). Di sektor kesehatan, masyarakat dihadapkan pada ancaman polusi harian serta pembatasan jaminan layanan kesehatan melalui BPJS yang dinilai semakin diperkecil perlindunganna.

Aksi penyampaian pendapat di ruang publik ini mencerminkan desakan publik agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekonomi, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.